PERKEMBANGAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

BU AS DI CROPSistem informasi atau sistem informasi manajemen pada hakekatnya adalah serangkaian prosedur dan integrasinya dengan perangkat dan manusia untuk menghasilkan data/informasi untuk manajemen. Sistem informasi merupakan tatanan yang melibatkan manusia, peralatan, dan prosedur untuk menghasilkan data dan informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan.

SIK adalah suatu sistem yang menyediakan dukungan informasi bagi proses pengambilan keputusan di setiap jenjang administrasi kesehatan, baik di tingkat unit pelaksana upaya kesehatan, di tingkat kabupaten/kota, di tingkat provinsi, maupun di tingkat pusat.

Menurut World Health Organization (WHO) dalam buku “Design and Implementaiton of Health Information System” (2000) bahwa suatu sistem informasi kesehatan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari suatu sistem kesehatan. Sistem informasi kesehatan yang efektif memberikan dukungan informasi bagi proses pengambilan keputusan semua jenjang. Sistem informasi harus dijadikan sebagai alat yang efektif bagi manajemen.

acesSIK merupakan salah satu subsistem dari Sistem Kesehatan Nasional, dimana setiap subsistemnya tidak dapat berdiri sendiri, namun saling terkait satu sama lainnya. Sistem Kesehatan Nasional terdiri dari dari tujuh subsistem, yaitu :1. Upaya kesehatan, 2. Penelitian dan pengembangan kesehatan, 3. Pembiayaan kesehatan, 4. Sumber daya manusia kesehatan, 5. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, 6. Manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan, dan 7. Pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan peraturan-peraturan yang telah dibuat sebelumnya tentang SIK seperti Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 511/Menkes/SK/V/2002 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan SIK Nasional (SIKNAS); Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 932/Menkes/SK/VIII/2002 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Pengembangan Sistem Informasi Daerah (SIKDA); Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 837/Menkes/SK/VII/2007 tentang Pengembangan SIKNAS Online; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.00.SJ.SK.VI.1111 Tahun 2007 tentang Penunjukan Petugas Pengelolaan SIKNAS Online; Kabupaten Lombok Barat mengembangkan SIKDA yang hakikatnya bagian dari SIKNAS.

Pasang JaringanPelaksanaan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) merupakan bagian penting dalam pelaksanaan desentralisasi kesehatan di tingkat Kabupaten. Oleh karena itu pelaksanaan dan pengembangan SIKDA di tingkat kabupaten merupakan kebutuhan mutlak yang harus diselenggarakan di tingkat Kabupaten.

Menurut Kep Menkes 511/MENKES/SK/V/2002 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS), hakikat SIKNAS merupakan agregat dari semua SIKDA, karenanya keberhasilan pengembangan SIKDA menjadi faktor yang menentukan bagi pelaksanaan SIKNAS.

Beberapa masalah yang terjadi pada Sistem Informasi Kesehatan yang ada pada saat ini adalah data yang dikumpulkan terlalu banyak, data yang terkumpul tidak memadai untuk digunakan dalam pengambilan keputusan, serta adanya fragmentasi dan tumpang tindih dari SIK yang ada.

Upaya pengembangan SIKDA di Kabupaten Lombok Barat sebenarnya telah berjalan sejak tahun 2005, namun masih timbul dan tenggelam. Motivasi dan dukungan yang kuat baru diperoleh pada tahun 2007, dimana pada saat itu pihak donor agensi yang bergerak dibidang kesehatan membantu percepatan perkembangan SIKDA ini. Ketika diputuskan untuk menggunakan Software yang aplikatif dan siap pakai, maka akhir tahun 2007 dilakukan penandatangan MOU dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi terkait dengan penggunaan software SIMPUS Ngawi untuk Lombok Barat.

antri jakemSetelah ada MOU atau nota kesepahaman tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat mulai melatih tim software yang telah dibentuk, dan melatih pengentry data dipuskesmas sebanyak 20 orang. Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat berkomitmen bahwa pada Januari tahun 2008, SIKDA di puskesmas harus dimulai dengan elektronik, dan dikembangkan secara bertahap. Pada tahap awal, dikembangkan di 4 Puskesmas perawatan yaitu Puskesmas Gunungsari, Kediri, Narmada dan Gerung. Dimana di setiap puskesmas tersebut telah ditunjuk satu orang tim software yang bertanggung jawab terhadap operasionalisasi SIMPUS.

Tahun 2009, dikembangkan 4 puskesmas non perawatan, demikian seterusnya sehingga pada tahun 2011 semua puskesmas telah menggunakan pencatatan secara elektronik menggunakan software SIMPUS Lobar yang dikembangkan dari SIMPUS Ngawi.

SIKDA bukan hanya mengelola pencatatan semata namun juga mengelola data dari hasil pencatatan tersebut menjdai sebuah informasi. Maka dari itu, tim software tidak bisa berdiri sendiri tanpa kehadiran tim pengelola data yang merekapitulasi data program dari puskesmas menjadi laporan. Meskipun laporan dapat langsung dipetik dari SIMPUS, namun karena belum lengkapnya data luar gedung maka diperlukan rekapitulasi.

Komitmen yang tinggi terhadap SIKDA dari pengambil kebijakan membuat perkembangan SIKDA di Kabupaten Lombok Barat terus bergerak maju. Hal ini dibuktikan  dalam pengambilan keputusan membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Data dan Informasi Kesehatan, dimana UPTD ini bertugas sebagai penyedia layanan informasi kesehatan, dan ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten lombok Barat No 9 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2008, dengan tugas pokok memberikan pelayanan data dan informasi kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat sehingga, perkembangan SIKDA menjadi lebih fokus.

PelayananSaat ini, penerimaan laporan dan pengelolaan informasi lebih cepat karena menggunakan elektronik dan pengiriman melalui email. Fasilitas internet yang semakin memadai di Dinas Kesehatan dan puskesmas membuat pengiriman laporan dan informasi lain berkembang dengan cukup baik, sehingga laporan yang semula diterima pada akhir bulan saat ini bisa dipercepat sampai tanggal 3 bulan berikutnya. Meskipun masih ada satu atau dua puksesmas yang terlambat, namun masih dalam minggu I. Selain menggunakan internet, SMS gateway dalam laporan cepat juga mempunyai andil dalam pengambilan tindakan atau keputusan. Misalnya EWARS (Early Warning Report System) untuk pelaporan surveilan dan kematian, Laporan tentang lokasi Jamban, dan sebagainya.

Meskipun telah berjalan selama kurang lebih 5 tahun, hambatan dan masalah tentu masih ada. Masalah terbesar justru datang dari pengentry di puskesmas, meskipun telah dilakukan advokasi, sosialisasi, pelatihan sampai pendampingan, puskesmas masih belum mengentry secara lengkap kegiatan dalam gedung dan luar gedung. Selain itu, sarana yang terbatas juga sedikit menjadi hambatan. Biaya pemeliharaan computer dan peremajaan computer juga sangat diperlukan, namun hal ini belum dapat terpenuhi secara baik, dan sangat tergantung pada ketersediaan dana di puskesmas, serta komitmen kepala puskesmas.

Namun demikian, perkembangan ini tidak berhenti hanya sampai disini, masih banyak upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan lagi SIKDA di Lombok Barat, misalnya upaya untuk memperluas jaringan local, upaya peralihan metode dari SIMPUS menjadi SIKDA Generik yang dikembangkan oleh PUSDATIN, dan upaya peningkatan ketrampilan dan pengetahuan petugas dan tim SIKDA. Semoga segala upaya yang telah dilakukan dapat terus didukung dan SIKDA dapat berjalan terus sehingga lebih berkembang dari tahun tahun sebelumnya.

Daftar Pustaka :

Pedoman Sistem Informasi Kesehatan, KEMENKES RI tahun 2011

Laporan Kegiatan SIKDA Tahun 2009 s.d 2012, UPTD DATINKES 2009 -2012

Penulis :

dr. I Gusti Ayu Rai Astarini,M.Kes

Pembina IV/a

NIP. 196606221996032001

TIM SIKDA Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat

Advertisements
This entry was posted in Data & Informasi Kesehatan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s